tujuhbelas.id, BANDUNG – Pada 20–21 November 2025, Kementerian Perdagangan RI menyelenggarakan Rakernas Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok di Kota Bandung. Dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi Data Kredibel untuk Indonesia Maju”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memastikan ketersediaan data harga dan pasokan pangan yang akurat. Dalam pembukaan, Wali Kota Bandung, M. Farhan, menekankan peran SP2KP dalam menjaga stabilitas harga. “Penyampaian data yang akurat sangat membantu TPID dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi,” ungkapnya.
Rakernas dihadiri oleh pejabat tinggi, termasuk Menteri Perdagangan Dr. Budi Santoso, M.Si., dan Kepala BPS Dr. Amalia Adininggar Widyasanti. Dari Kalimantan Timur, Kepala Dinas PPKUKM, Heni Purwaningsih, menyampaikan komitmen daerahnya. “Kami mendukung penuh penguatan sistem pemantauan harga sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Selain pemaparan capaian SP2KP yang telah menjangkau seluruh Indonesia, Rakernas menghadirkan diskusi panel yang membahas harmonisasi data dan penguatan kapasitas pengelola di daerah, melibatkan narasumber dari Kemendagri, BPS, dan Badan Pangan Nasional. Hadir secara langsung Dr. TB Chairul Dwi Sapta dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Nurimansyah selaku Kepala PDSI Kemendag, Dr. Widhiarso Ponco Adi dari BPS, serta Yusra Egayani dari Badan Pangan Nasional. Diskusi ini menyoroti pentingnya harmonisasi data lintas sektor, peningkatan kapasitas pengelola data di daerah, serta penguatan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Seluruh rangkaian kegiatan ini menggambarkan komitmen kuat Kementerian Perdagangan untuk terus memperkuat kolaborasi nasional dalam pemantauan barang kebutuhan pokok sehingga kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan lebih presisi, responsif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa SP2KP kini telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan tingkat kinerja pelaporan mencapai 93 persen. Data yang dihimpun melalui SP2KP telah digunakan dalam lebih dari 145 kali rapat koordinasi pengendalian inflasi pada periode 2023–2025, memperlihatkan peran strategisnya sebagai early warning system dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Capaian ini menjadi bukti nyata adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan data kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan.
