tujuhbelas.id, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim)terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM), kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Business Matching antara OPD dan pelaku usaha lokal digelar pada Selasa, 29 Juli 2025, di Hotel Puri Senyiur, Samarinda.
Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi kebijakan, melainkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem usaha lokal. Dibuka oleh Plt. Asisten III Setda Provinsi Kaltim, Hj. Ismiati, mewakili Sekretaris Daerah, acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, dan Kepala Biro PBJ Setda Kaltim, Buyung Dodi Gunawan.
Dalam sambutannya, Hj. Ismiati menekankan bahwa kebijakan nasional melalui Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Inpres No. 2 Tahun 2022 telah memberikan arahan yang jelas: belanja pengadaan pemerintah harus berpihak pada produk dalam negeri dan pelaku usaha kecil.
“Minimal 40 persen dari total belanja pengadaan harus dialokasikan kepada UMKM dan koperasi. Ini bukan sekadar angka, tapi bentuk nyata keberpihakan kita terhadap ekonomi rakyat,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama dalam kegiatan ini adalah sesi Business Matching, yang mempertemukan langsung OPD sebagai pengguna anggaran dengan pelaku usaha lokal penyedia barang dan jasa. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi, membuka peluang kerja sama, dan menyelaraskan kebutuhan pengadaan dengan kapasitas UKM lokal.
“Kami ingin OPD melihat langsung potensi UKM kita. Ini bukan hanya soal belanja, tapi soal membangun kemitraan jangka panjang,” tambah Hj. Ismiati.
Tak kalah penting, Hj. Ismiati mengingatkan seluruh OPD untuk aktif melakukan pelaporan belanja produk dalam negeri melalui SIPD P3DN. Menurutnya, pelaporan yang tertib menjadi bukti komitmen daerah dalam mendukung produk lokal dan menjadi dasar evaluasi nasional.
“Seringkali kita sudah berbuat, tapi tidak tercatat karena kelalaian administrasi. Jangan sampai semangat besar kita tidak terlihat hanya karena data tidak masuk sistem,” tegasnya.
Ia pun mendorong setiap OPD untuk membentuk tim khusus yang fokus mengawal pelaporan P3DN secara berkala.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak perwakilan OPD, serta pelaku usaha dan UKM lokal. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa semangat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha semakin kuat.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai titik awal untuk memperkuat ekonomi lokal. Bersama, kita bisa mendorong kemajuan UMKM dan mewujudkan Kalimantan Timur yang mandiri secara ekonomi,” tutup Hj. Ismiati. (adv/dppkukmkaltim/tb1)
