tujuhbelas.id, KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD terus berupaya memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 benar-benar berdampak bagi masyarakat. Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan, sementara pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh saran dan masukan yang diberikan.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, dalam Rapat Paripurna ke-25 yang digelar pada 7 November 2025, menyampaikan bahwa Pemkab Kukar sepakat dengan kritik dan pandangan fraksi terkait kinerja keuangan daerah yang masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi serapan anggaran dan efektivitas belanja.
“Pemerintah daerah sependapat dengan Fraksi PAN bahwa kinerja keuangan kita masih menghadapi kendala, terutama dalam realisasi pendapatan dan belanja semester pertama 2025. Ini menjadi evaluasi penting bagi kami di jajaran eksekutif,” ujar Rendi.
Pemkab Kukar berkomitmen memperkuat disiplin anggaran melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa di awal tahun 2026, serta memperkuat koordinasi antar-OPD agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, Pemkab Kukar juga mendukung pandangan Fraksi PAN bahwa belanja modal harus menjadi motor penggerak perubahan, terutama di bidang infrastruktur publik, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi PKB, Pemkab Kukar mengaku sepakat untuk memaksimalkan serapan anggaran secara berkualitas, dengan mempercepat proses lelang di awal tahun. Rendi menyebut, arah APBD 2026 akan fokus pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan sosial dan peningkatan infrastruktur.
“Pemerintah daerah juga berterima kasih atas apresiasi Fraksi PKB terhadap peningkatan PAD sebesar 15 persen sebagai langkah menuju kemandirian fiskal,” tambahnya.
Rendi juga menanggapi pandangan Fraksi NasDem yang menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah dari Rp11,3 triliun pada APBD Perubahan 2025 menjadi Rp7,35 triliun di RAPBD 2026. Ia menjelaskan angka tersebut disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan menyesuaikan pagu indikatif dana transfer dari pemerintah pusat.
“Program pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dan dilaksanakan lintas sektoral di berbagai OPD, seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan UMKM, hingga padat karya,” jelas Rendi.
Menutup penyampaian, Rendi menegaskan seluruh saran dan rekomendasi fraksi akan menjadi perhatian serius untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menambahkan untuk proses pembahasan RAPBD 2026 akan berjalan sesuai mekanisme. Nilai APBD tetap konsisten di angka Rp7,53 triliun, sesuai dengan KUA-PPAS yang telah disepakati sebelumnya.
“Setelah ini kita lanjut bahas di Badan Anggaran, kemungkinan dua minggu ke depan. Jika semua sesuai dengan nota keuangan dan RPJMD, maka akan kita setujui bersama menjadi Perda,” tutupnya. (adv/dprdkukar/kn2/rhi)
